9 Proyek Menjadi Ajang Korupsi bagi DPRD dan Kepala PUPR OKU: Rumah Dinas Bupati – Jembatan

Saat kita menggali kasus korupsi di Ogan Komering Ulu (OKU), menjadi jelas bahwa jaringan pejabat lokal dan individu swasta telah mengeksploitasi dana publik yang ditujukan untuk proyek infrastruktur penting. Kasus ini menyoroti kegagalan signifikan dalam akuntabilitas korupsi, terutama dalam struktur pemerintahan lokal.

Dugaan melibatkan anggota DPRD lokal dan pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang diduga terlibat dalam skema yang menyedot sumber daya publik untuk keuntungan pribadi. Anggota DPRD tersebut diduga telah menuntut sogokan sebesar 20% dari total alokasi Rp 35 miliar yang ditujukan untuk sembilan proyek infrastruktur kritis.

Di antara proyek yang ditinjau adalah rehabilitasi kediaman regent dan wakil regent, bersama dengan pembangunan kantor PUPR baru. Total perkiraan suap mencapai Rp 7 miliar, angka yang secara tajam mengungkapkan keserakahan yang terkandung dalam skema korupsi ini. Pengaturan sogokan ini diformalisasi selama diskusi Anggaran Regional 2025, menunjukkan strategi yang direncanakan untuk mengeksploitasi dana publik.

Tersangka utama dalam kasus ini termasuk tiga anggota DPRD—Ferlan Juliansyah, M Fahrudin, dan Umi Hartati—bersama Nopriansyah, Kepala PUPR. Keterlibatan mereka, bersama dengan dua individu swasta, M Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso, menunjukkan kolusi mengganggu antara pejabat publik dan entitas swasta.

Penyelidikan mengungkapkan bahwa M Fauzi mentransfer Rp 2,2 miliar kepada Nopriansyah sebagai biaya komitmen, sementara Ahmad Sugeng Santoso menyumbang tambahan Rp 1,5 miliar. Transaksi semacam itu menandakan masalah yang mendalam di mana pemerintahan lokal gagal melindungi kepentingan publik.

Operasi KPK mengungkap Rp 2,6 miliar dalam bentuk tunai yang terkait dengan skema korupsi ini, lebih lanjut menekankan masalah sistemik terkait alokasi anggaran dan pengawasan dalam pemerintahan lokal. Skandal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas institusi publik kita dan mekanisme yang ada untuk meminta pertanggungjawaban pejabat.

Ini merupakan pengingat bahwa tanpa langkah akuntabilitas korupsi yang kuat, dana publik tetap rentan terhadap eksploitasi. Saat kita merenungkan implikasi dari kasus ini, kita harus mendukung mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan tata kelola yang transparan.

Kita layak mendapatkan sistem di mana pejabat publik memprioritaskan kesejahteraan komunitas daripada pengayaan pribadi. Bersama-sama, kita dapat mendorong reformasi yang memastikan akuntabilitas, memulihkan kepercayaan publik dalam pemerintahan, dan melindungi sumber daya bersama kita dari korupsi.