Ketua RT/RW di Cinere Dipaksa Membayar Rp 40 Miliar: Warga Protes Menuntut Pembangunan Jembatan

Warga di Cinere sedang melakukan protes terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang mengharuskan ketua RT/RW mereka membayar Rp 40 miliar karena menolak proyek jembatan. Kami khawatir tentang keamanan, takut bahwa jembatan tersebut dapat meningkatkan kejahatan, ditambah kami mempertanyakan beban finansial yang ditempatkan pada pemimpin lokal kami. Saat kami mendukung perwakilan dan akuntabilitas yang lebih baik, kami berusaha untuk memastikan suara komunitas kami didengar dalam keputusan penting seperti ini. Ada lebih banyak lagi cerita yang terungkap.

Warga Cinere Estate berunjuk rasa menentang keputusan dari Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengharuskan pemimpin lokal untuk membayar Rp 40 miliar karena tidak menyetujui proyek pembangunan jembatan. Keputusan ini telah menimbulkan kegelisahan yang signifikan di dalam komunitas kami, karena banyak dari kami merasa beban finansial yang diberikan pada pemimpin lokal kami adalah tidak adil dan kontraproduktif.

Putusan ini tidak hanya mempengaruhi pemimpin, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang representasi hukum yang kami terima dari RT dan RW lokal kami, yang bertugas sebagai pelayan publik dan, menurut kami, tidak seharusnya menanggung sanksi finansial seperti itu.

Selama unjuk rasa, kami menyatakan ketidakpuasan kami terhadap cara pemimpin lokal kami dimintai pertanggungjawaban atas keputusan yang mempengaruhi keselamatan komunitas dan kesejahteraan kami. Banyak dari kami khawatir bahwa pembangunan jembatan yang diusulkan dapat menyebabkan peningkatan kejahatan, karena pengembangan sebelumnya telah menunjukkan korelasi antara titik akses baru dan peningkatan aktivitas kriminal.

Keselamatan komunitas harus menjadi prioritas utama, dan kami khawatir bahwa proyek ini dapat mengompromikan keselamatan tersebut.

Kami berkumpul untuk menyuarakan kekhawatiran kami tentang kurangnya representasi hukum yang sah dalam hal ini. RT dan RW diharapkan mewakili kepentingan kami, namun situasi saat ini menimbulkan keraguan tentang otoritas dan kemampuan mereka untuk membuat keputusan hukum yang tepat.

Banyak warga merasa bahwa mereka seharusnya tidak bertanggung jawab atas dampak dari keputusan yang dibuat di bawah tekanan dari entitas eksternal yang mencari pengembangan. Kami percaya bahwa pemimpin lokal kami seharusnya tidak dikenakan sanksi finansial karena mengutamakan keselamatan komunitas daripada pengembangan tanpa kontrol.

Seiring diskusi kami berlanjut, kami fokus pada mencari keseimbangan antara permintaan pengembangan dan kebutuhan kami akan keamanan. Sangat penting bahwa setiap pengembangan di area kami mempertimbangkan kekhawatiran kami, terutama mengenai keselamatan komunitas.

Unjuk rasa ini bukan hanya tentang implikasi finansial bagi pemimpin kami; ini tentang menegaskan hak kami atas keselamatan dan representasi yang tepat.