KMP Tenggelam di Selat Bali, Korban, Komisi V DPR Panggil Kementerian Perhubungan

Pada 2 Juli 2025, KM Tunu Pratama Jaya secara tragis tenggelam di Selat Bali, membawa 65 orang, termasuk 53 penumpang dan 12 awak kapal. Insiden ini menimbulkan pertanyaan penting tentang keselamatan pelayaran dan prosedur penyelidikan yang mengikuti kejadian bencana tersebut.

Bagaimana sebuah kapal bisa terbalik tak lama setelah berangkat, terutama saat perjalanan tersebut melalui jalur yang sering dilalui dari Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi ke Pelabuhan Gilimanuk di Bali?

Panggilan darurat awal yang dilakukan oleh nakhoda sekitar 30 menit setelah berangkat menunjukkan situasi yang sangat membahayakan. Ini memicu pertanyaan tentang apa yang salah di kapal sehingga menyebabkan keadaan darurat ini. Apakah ada kerusakan pada sistem kapal, ataukah kru mengabaikan prosedur keselamatan?

Saat kita mengumpulkan informasi, sangat penting bagi kita untuk tidak hanya berduka cita atas kehilangan nyawa tetapi juga menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran.

Dalam proses pencarian fakta, diketahui bahwa enam jenazah berhasil ditemukan, dan 31 orang diselamatkan dari air. Angka-angka ini secara langsung menimbulkan kebutuhan akan penyelidikan mendalam terhadap penyebab tenggelamnya kapal tersebut.

Respon dari Komisi V DPR yang berencana memanggil Kementerian Perhubungan menegaskan pentingnya akuntabilitas. Kita harus bertanya apakah Kementerian telah proaktif dalam menegakkan langkah-langkah keselamatan di seluruh kapal laut. Apakah regulasi yang ada saat ini cukup kuat untuk mencegah tragedi serupa di masa depan?

Saat kita menyelami proses penyelidikan, sangat penting untuk memastikan transparansi dan ketelitian. Penyelidikan tidak boleh sekadar bentuk formalitas; harus menghasilkan perubahan nyata yang dapat meningkatkan keselamatan pelayaran.

Kita perlu mengadvokasi peninjauan komprehensif terhadap inspeksi kapal, pelatihan kru, dan protokol darurat. Kehilangan nyawa pada hari yang naas itu mengingatkan kita bahwa kelalaian bisa berakibat sangat fatal.

Selain itu, kita harus mempertanyakan kecukupan sistem komunikasi di kapal tersebut. Apakah panggilan bantuan dari nakhoda sampai ke pihak berwenang tepat waktu? Apakah sumber daya yang tersedia cukup untuk operasi penyelamatan yang cepat?

Pertanyaan-pertanyaan ini menyoroti perlunya peningkatan protokol respons darurat.